7 Fakultas Kedokteran Menolak Pengambilalihan Kolegiumnya oleh Pemerintah

Tujuh master besar dari Fakultas Kedokteran — termasuk dari FK UI, UGM, Unair, Unhas, USU, Unpad, dan UB– mengadakan diskusi tiny gratis untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap pengambilalihan Kolegium Dokter Indonesia oleh pemerintah melalui konsil kesehatan baru.

Apa Saja yang Dikritisi?

1. Intervensi Pemerintah
   Para master besar menolak perubahan kontrol Kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan/Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Mereka khawatir langkah ini dapat menghilangkan otonomi ilmiah dan profesional bagi dokter.
2. Mutasi Dokter & Dampaknya
   Banyak dokter senior yang juga pengajar di FK dipindahkan, menyebabkan gangguan di rumah sakit pendidikan. Hal ini dinilai merusak kontinuitas pendidikan kedokteran.
3. Risiko Penurunan Mutu
   Para master besar memperingatkan bahwa tanpa keberadaan Kolegium yang bebas dari pengaruh, kualitas spesialis dan dokter yang siap kerja akan menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keselamatan pasien.

Pernyataan Tegas dari Akademisi:

• Prof Djohansjah Marzoeki (Unair) : “Kolegium kedokteran harus otonom dan independen … tidak bisa diintervensi oleh negara.”
• Prof Endang Sutedja (Unpad) : “Menkes mengambil alih desain & pengelolaan pendidikan tenaga medis tanpa partisipasi akademisi.”
• Prof Wisnu Barlianto (UB) : “Peralihan ke Kemenkes melalui PP 28/2024 akan melemahkan kualitas pendidikan spesialis.”
• Ahli Besar UNHAS & AS : Mengingatkan bahwa prosedur pengambilalihan kolegium dilakukan dengan kurang transparan, yang berisiko menimbulkan kesenjangan kompetensi Klinik-Ilmiah.

Tanggapan Kemenkes

Pemerintah, melalui staf ahli Menkes, menyatakan bahwa pengaturan ini sesuai UU Kesehatan 17/2023 dan dianggap “hanya menegaskan koordinasi,” bukan pengambilalihan. Namun, kritikus menilai ini sebagai bentuk intervensi yang melemahkan lembaga profesi.

Alasan Pentingnya Isu Ini bagi Kita

• Kualitas Dokter & Spesialis : Independensi kolegium secara langsung berkaitan dengan mutu pendidikan, etika, dan pelayanan pasien.
• Fungsi Akademik & Klinis : Perguruan tinggi harus tetap memiliki peran dalam kurikulum dan pelatihan dokter spesialis.
• Transparansi Kebijakan : Keterlibatan pendidikan, profesi, dan negara harus seimbang, bukan dikuasai oleh satu pihak.

Ringkasan Singkat